Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi di Seluruh Negara

Authors

  • Achmad Widodo Institut Islam Mamba’ul’ulum Surakarta
  • Izzuni Khoirun Nissa Institut Islam Mamba’ul’ulum Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.61132/moneter.v3i4.1778

Keywords:

Economic Equality, Government Policy, Welfare

Abstract

Perkembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada periode 2018–2022 produktivitas meningkat sebesar 4,8% dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp86,55 juta per pekerja per tahun. Potensi kelautan dan perikanan yang besar menjadi salah satu modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,9% hingga 5%, yang didorong oleh belanja publik yang terarah serta peningkatan investasi di berbagai sektor strategis. Pada tahun 2024, jumlah lapangan kerja diperkirakan mencapai 144,64 juta orang dengan pertumbuhan lapangan kerja baru yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 71,92 pada tahun 2023 menjadi target 72,51 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Rasio Gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, menurun menjadi 0,380 pada akhir tahun 2024, menunjukkan peningkatan pemerataan pendapatan. Dari sisi pelayanan kesehatan, data alokasi BPJS Kesehatan pada tahun 2024 mencatat 102,8 juta data sampel yang tersedia, mencerminkan cakupan layanan kesehatan yang luas. Sementara itu, dari sisi fiskal, total penerimaan pajak dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp2.309,86 triliun dengan realisasi sementara sebesar Rp869,50 triliun, di mana penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.325,12 triliun yang diharapkan mampu mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 7(2), 262–285. https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221

Aini, S. nur, & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Trunojoyo, 4(1), 100–119.

Alifah, K. I., dan Imaningsih, N. (2023). Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 12(1), 1. https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1179

Alma’ruf, Z. (2023). The Effect of Economic Growth, Population, Minimum Wage, and HDI on Poverty. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, 6(1), 107–117. https://doi.org/10.15294/efficient.v6i1.55225.

Andina, Wida & Wahyudi, Amin. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, IAIN Ponorogo.Irfan, M., Nia Kania Kurniawati, and Tb. Ace Hasan Syadzily. 2018. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang.” Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) JIPAGS 15(1):83–93.

Basuki. (2021). Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta : BPFE

BPS. (2024). Realisasi Pendapatan Negara Milyar Rupiah 2019-2024. Www.Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html.

Badan Pusat Statistik. (2024). Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses 2 Juni 2023 dari https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html.

Badan Pusat Statistik. (2024). Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan. Diakses 2 Juni 2023 dari https://www.bps.go.id/indicator/6/529/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atasmenurut-jenis-kegiatan.html.

Badan Pusat Statistik. (2024). Pengeluaran Per Kapita. Diakses 2 Juni 2023 dari https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html.

Dewi, A. K., dan Nurhayati, S. F. (2023). Analysis Effect of Human Development Index (HDI), Regency/City Minimum Wage (UMK), Investment and Unemployment Rate on the Number of Poor People in Bali Province in 2012- 2021. Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 13(1), 95–102.

Farathika. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika, 101–113.

Feriyanto, (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product in Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. Asian Economic and Financial Review, 10(10), 1088–1099.

Hendrawan, A. (2020). Potensi Daerah Dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 4(1), 16. https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.154

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021. Ditjend Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2024). p. 198. Available from: http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2024/L aporan_Nasional_RKD2024_FINAL.pdf

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023). Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi (online). Diakses pada 26 Juni 2025, di https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/15/L2-026500/2023/SD-1.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar – Dasar Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mankiw, N. Gregory. 2010. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.

Nopirin. 2016. Ekonomi Moneter. Jilid Pertama. Yogyakarta: BPFE

Novitasari, N. I., Suharno, S., & Arintoko, A. (2021). Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. Vol. 21, No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2023).

Rahmawati. 2020. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Digital Libary Admin

Saragih, Rizky Febrian, Purnama, Ramadani Silalahi, & Khairina, Tambunan. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol 1 (2). H 74.

Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. Yogyakarta: BPFE.Prawoto. (2019). Pengantar Ekonomi Makro. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers. ISBN : 978-623-231-118-3

Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: ErlanggaNugroho, Riant. 2021. Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Downloads

Published

2025-08-09

How to Cite

Achmad Widodo, & Izzuni Khoirun Nissa. (2025). Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi di Seluruh Negara. Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3(4), 85–98. https://doi.org/10.61132/moneter.v3i4.1778

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.