Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Fendy Aprilian Pamungkas; Farida Yuliaty; Widjajanti Utoyo

doi:10.61132/anggaran.v4i3.2634

Authors

Fendy Aprilian Pamungkas Universitas Sangga Buana Ypkp
Farida Yuliaty Universitas Sangga Buana Ypkp
Widjajanti Utoyo Universitas Sangga Buana Ypkp

DOI:

https://doi.org/10.61132/anggaran.v4i3.2634

Keywords:

Accountability, E-Procurement, Medical Equipment Procurement, SEM-PLS, Transparency

Abstract

Digital transformation in public sector management encourages organizations to implement electronic procurement (e-procurement) systems to improve efficiency, transparency, and accountability in financial management. This study aims to analyze the implementation of e-procurement and examine its effect on transparency and accountability in medical equipment procurement at TK IV 15.07.01 Ternate Hospital. This research employed a quantitative approach with a survey design. Data were collected through questionnaires distributed to 78 respondents involved in the medical equipment procurement process. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method through measurement model evaluation, structural model evaluation, and hypothesis testing. The results indicate that the implementation of e-procurement has a positive and significant effect on procurement transparency, with a coefficient of determination (R²) value of 0.758. Furthermore, e-procurement implementation also has a positive and significant effect on procurement accountability, with an R² value of 0.731. These findings demonstrate that electronic procurement systems contribute to improving information openness, administrative efficiency, process traceability, and the quality of financial accountability in medical equipment procurement management. This study implies that optimizing e-procurement implementation requires strengthening information technology infrastructure, improving human resource competencies, and enhancing institutional policies to establish transparent, accountable procurement governance aligned with good governance principles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afifah, N., & Faturrahman, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 12(2), 115–126.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Handayani, P. W., Santoso, H. B., & Utomo, W. H. (2018). Implementasi e-procurement dalam meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Sistem Informasi, 14(2), 101–112.

Kurniawan, T., & Wicaksono, A. (2019). Penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 55–66.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Pedoman dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik. Jakarta: LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024. Jakarta: LKPP.

Lestari, D. (2022). Implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan obat pada rumah sakit daerah. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 11(2), 85–94.

Manik, J., & Baramuli, D. (2021). Tantangan implementasi digitalisasi pelayanan publik di wilayah timur Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 44–56.

Mulyati, S., et al. (2023). Transparansi pengelolaan sumber daya publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Jurnal Governance, 8(1), 20–32.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Prasetya, R., & Wulandari, D. (2022). Tata kelola pengadaan pada organisasi kesehatan militer: Tantangan dan strategi implementasi. Jurnal Manajemen Pertahanan, 8(2), 75–87.

Pura, A. (2023). Evaluasi implementasi e-procurement dalam pengadaan obat di rumah sakit khusus paru. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 11(1), 45–57.

Putri, R., & Hidayat, M. (2020). Digitalisasi pengadaan publik dan penguatan transparansi serta akuntabilitas organisasi pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(3), 201–214.

Rahman, F., & Dewi, N. (2020). Faktor penghambat implementasi teknologi informasi dalam organisasi publik. Jurnal Teknologi dan Manajemen, 18(2), 90–102.

Santosa, B. (2021). Reformasi birokrasi melalui sistem pengadaan elektronik dalam perspektif good governance. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 33–45.

Sari, D., & Utama, R. (2021). Analisis pengadaan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 24(2), 100–110.

Setiawan, A. (2022). Implementasi e-procurement sebagai strategi peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(2), 120–132.

Siregar, R. H., & Mahardika, A. (2021). Kontrak elektronik dalam sistem e-procurement: Tinjauan yuridis dan praktis di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 7(2), 112–125.

Sumantri, H. (2023). Transparansi dalam perspektif teori keagenan dan legitimasi. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(1), 50–61.

Thai, K. V. (2001). Public procurement re-examined. Journal of Public Procurement, 1(1), 9–50.

Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability. Hoboken, NJ: Wiley.

Utami, F., & Nugroho, D. (2019). Analisis pengadaan alat kesehatan dan tantangannya di rumah sakit daerah. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 8(3), 72–84.

Utami, L. A., & Nugroho, H. A. (2019). Manajemen pengadaan barang dan jasa di sektor publik: Tantangan dan solusi dalam era digitalisasi. Jurnal Reformasi Administrasi, 6(2), 112–123.

Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. (2006). Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector. Journal of Public Procurement, 6(1–3), 70–99.

Wibowo, D. (2021). Implementasi e-procurement dalam meningkatkan efisiensi biaya pengadaan. Jurnal Sistem Informasi Publik, 13(1), 101–114.

Wibowo, R. A. (2021). E-procurement sebagai sarana reformasi birokrasi: Studi kasus pada pengadaan alat kesehatan di instansi pemerintah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 98–107.

Woods, R. (2021). Organizational Transparency and Trust. New York: Springer.

Yafizham, A., & Daulay, A. (2023). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya transparansi pemerintahan. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(2), 78–86.

Yuliana, N., & Prabowo, H. (2020). Implementasi e-procurement dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(3), 199–210.

Yusuf, A. (2023). Dampak e-procurement terhadap kepercayaan publik di sektor kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 11(2), 89–102.