Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah  Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Namedah Vavati Mooy; Petrus E. De Rozari; Cicilia A. Tungga

doi:10.61132/menawan.v2i4.705

Authors

Namedah Vavati Mooy Universitas Nusa Cendana
Petrus E. De Rozari Universitas Nusa Cendana
Cicilia A. Tungga Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.705

Keywords:

Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Regional Expenditure

Abstract

This study was conducted with the aim of determining the effect of Economic Growth (GRDP), Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Expenditure in South Central Timor Regency. The analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that partially the economic growth variable has a positive and significant effect on regional expenditure, the regional own-source revenue variable has a positive and significant effect on regional expenditure, the general allocation fund variable has a positive and significant effect on regional expenditure and the special allocation fund variable has a positive and significant effect on regional expenditure in South Central Timor Regency. Simultaneously or together, the variables of economic growth, local revenue, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on regional expenditure in South Timor Tengah Regency.

References

Aggeraini, U. D., & Suhardjo, Y. (2010). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal SOLUSI, 74.

Akhmad. (2019). Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Bogor: Azkiya Publishing.

Arioyuda, F., & Sbm, N. (2020). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). 9, 132–141.

Badrudin, R. (2017). Ekonomi otonomi daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Daerah, B., Kota, K., & Provinsi, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus terhadap belanja daerah. 03, 1–15.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gulo, H. (2022). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, November, 25–31.

Handayani, N. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi Islam (Skripsi). Program Strata Satu Ilmu Ekonomi, UIN Raden Intan.

Hasyim, A. I. (2017). Ekonomi makro. Depok: Kencana.

Heryani. (2021). Produk domestik regional bruto. Kabupaten Musi Rawas: Badan Pusat Statistik.

Issn, P. (2022). Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2010-2019. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(2).

Jiwatami, S. (2013). Pengaruh kemandirian daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai terhadap belanja modal pemerintah daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.

Latifah, R. (2010). Hubungan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Malau, Y. N., Listayani, W., Sagala, V. C. B., & Lestari, D. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja daerah Provinsi Aceh 2013-2017. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 9(8), 709-728. ISSN 2337-3067.

Mardiasmo. (2017). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Murni, A. (2017). Ekonomika makro edisi revisi. Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). Pengaruh flypaper effect, pendapatan asli daerah (PAD) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap belanja daerah (Studi empiris pada provinsi di Indonesia tahun 2014-2016). Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2(2), 171-185. P-ISSN 2721-2238, E-ISSN 2716-4977.

Prawoto, N. (2019). Pengantar ekonomi makro. Depok: Raja Grafindo Persada.

Purba, B., Rahmadana, M. F., Diana, E. B., Purnama, A. K., Damanik, D., Faeried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). Ekonomi pembangunan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, PDRB terhadap belanja daerah dan indeks pembangunan manusia. E-Jurnal EP Unud, 10(11), 4717–4744.

Rosidin. (2017). Otonomi daerah dan desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.

Salam, D. S. (2004). Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya. Bandung: Djambatan.

Sihombing, Y. L. V. (2017). Manajemen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Medan: Bina Media Perintis.

Simanjuntak, B. A. (2017). Kosepku mensukseskan otonomi daerah: Membangun Indonesia berkeadilan sosial-ekonomi (informasi rujukan deskriptif untuk ilmu antarpologi politik, antarpologi budaya, antarpologi gender, antarpologi desa, antarpologi ekonomi, dan sosial ekonomi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siregar, S. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap pendapatan per kapita pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Skripsi). Program Strata Satu Ilmu Ekonomi, USU.

Situngkir, A. (2009). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sukirno, S. (2007). Makro ekonomi modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2017). Makroekonomi teori pengantar ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumangkut, E. Y., Kindagen, P., & Walewangko, E. (2016). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 18(2). ISSN 1907-3593.

Thamus, D. H. (2020). The analysis of local own revenue and grant expenditures on regional expenditures of Central Kalimantan Province. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities, 3(4), 3526-3539. ISSN 2615-3076.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wulandari, F., Asrizal, & Jolianis. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah (Studi kasus pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2005-2012). Pendidikan Ekonomi, 2(2).

www.bps.go.id